"Padahal pemerintah pusat sudah membolehkannya," ujarnya.
Kendati boleh, Masyhudi mengingatkan agar aparatur desa tak menyelewengkan Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Kalau itu terjadi, Kejati Kalbar tak segan untuk menuntut dengan ancamah hukuman maksimal.
"Kami mendorong dana desa dipercepat, tapi jangan dimainkan. Kalau ada seperti itu, akan kami tuntut dengan ancaman hukuman yang tertinggi," ujarnya.