Thoriqul mengatakan, pencopotan kepala BKD dari jabatannya masih merupakan sanksi awal. Berikutnya masih ada keputusan lanjutan dengan mempertimbangkan LHP dari Inspektorat. “Yang lain, enam orang lagi, tetap akan ada keputusan terkait dengan tindakan yang di luar ketentuan itu,” ujarnya.
Sementara Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati pada Rabu siang (5/12/2018) juga mengingatkan para ASN agar tidak lagi melakukan pungli dalam bentuk apapun. Akan ada sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melakukannya. Indah sebelumnya juga sudah menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan di hadapan ratusan ASN di Lapangan Pemkab Lumajang.
Indah mengatakan, beberapa pekan ini ada sejumlah oknum ASN diperiksa Inspektorat. Dia juga sedang memantau dan mengamati tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditengarai kerap melakukan pungli.
“Saya sudah mengumpulkan bukti-bukti pungli itu. Maka saya perintahkan, hentikan mulai sekarang dan jangan lagi dilakukan di masa kepemimpinan kami,” katanya.
Indah juga sudah memanggil beberapa auditor dan berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan. Dia mengaku memiliki bukti-bukti berupa berkas-berkas mengenai dugaan pungli di beberapa OPD. “Kalau ada pungli, sekecil apapun sekali lagi, kami tidak toleransi. Sanksinya mulai dari teguran tertulis hingga pencopotan jabatan,” ujar Indah.