JOMBANG, iNews.id – Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, meluapkan kemarahannya terkait proses rekrutmen karyawanKoperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menolak keras nama-nama karyawan yang telah ditetapkan pemerintah karena diduga kuat merupakan "titipan" tokoh partai politik (parpol) dari luar desa.
Penolakan ini didasari atas proses rekrutmen yang dinilai sepihak tanpa melibatkan persetujuan kepala desa. Para kades merasa keberadaan KDMP yang seharusnya memberdayakan warga setempat, justru dijadikan ajang "bagi-bagi kue" kekuasaan oleh para elit politik.
Kades Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, yang juga menjabat sebagai Koordinator Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang, membeberkan kejanggalan dalam proses penetapan karyawan tersebut.
Menurutnya, pada Senin malam pihak desa baru menerima pemberitahuan untuk mulai merekrut karyawan KDMP. Namun secara mengejutkan, pada keesokan harinya (Selasa siang), sudah beredar daftar nama karyawan jadi yang direkomendasikan oleh tokoh-tokoh partai politik.
"Ironisnya, nama-nama karyawan baru tersebut bukan berasal dari desa kami. Akibat kebijakan ini, para Kepala Desa merasa diadu domba dengan rakyatnya sendiri oleh pemerintah," ujar Khoiman.
Dia menjelaskan, selama ini banyak warga desa yang bertanya dan berharap bisa bekerja di KDMP. Masuknya orang luar jalur titipan ini tentu akan membuat kades menjadi sasaran amukan dan disalahkan oleh warganya sendiri.
Sikap penolakan yang sama juga disuarakan Kades Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Mohammad Saipur, selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Jombang. Ia menyoroti penempatan 5 karyawan baru di desanya yang identitasnya sama sekali tidak ia kenali karena bukan warga setempat.
Saipur menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam. Dia berencana akan menindak tegas jika para karyawan baru bentukan pemerintah tersebut nekat memaksakan diri masuk kerja ke KDMP di desanya.