Selain menuntut percepatan regulasi di tingkat pusat, massa ojol juga mendesak jajaran DPRD Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan surat rekomendasi resmi. Rekomendasi tersebut ditujukan agar perwakilan driver ojol daerah diberikan ruang dan kursi untuk ikut serta merumuskan regulasi nasional di Jakarta.
Langkah ini dinilai penting agar aturan yang dilahirkan nantinya tidak timpang dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan pengemudi di lapangan, bukan hanya menguntungkan sepihak bagi perusahaan aplikator.
Akibat membeludaknya volume massa dan kendaraan roda dua milik para driver, arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama Kota Surabaya dilaporkan mengalami ketersendatan parah merayap.
Guna mengantisipasi tindakan anarkistis atau penyusupan, ratusan personel gabungan dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengawalan ketat serta rekayasa arus lalu lintas di sekitar area demonstrasi.