"Kami selalu konsultasi dengan Inspektorat Provinsi, meminta arahan Gubernur Jatim, dan Kemendagri. Kami selalu berdiskusi dan minta pendapat tim dari provinsi juga pusat sudah dilakukan, serta meminta arahan dari Irjen (Kemendagri) terkait hal itu," katanya.
Setelah persoalan KSOTK tuntas, Pemkab Jember akan melakukan pembahasan APBD 2020 dan APBD 2021 dengan lembaga legislatif. Sebab, pengembalian KSOTK tersebut sangat penting untuk bisa membahas APBD.
"Dengan selesainya urusan KSOTK, maka bisa membahas APBD bersama DPRD Jember. Ini bukan dalam rangka untuk siapa, namun kepentingan masyarakat Jember," ujarnya.