Khofifah mengaku, banyak variabel yang dapat menjadi pertimbangan terkait rencana penghapusan UN tersebut. Misalnya kondisi sekolah di daerah yang harus ditinjau apakah memang sesuai untuk diterapkan atau tidak.
Sebab, kata Khofifah, tidak semua siswa berada di lingkungan yang infrastrukturnya mendukung. “Seperti rumahnya. Kalau di negara di luar itu kan ada ukurannya. Misalnya, anak tiga, ukuran minimal rumahnya sekian. Nah, kita kan belum mengarah ke sana,” kata Khofifah.
Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebutkan, mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme UN. Menurut dia, sistem ujian yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021.
UN akan diganti menjadi assessment atau penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Ini nantinya merujuk pada dua hal, yakni literasi dan numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka.
Dengan demikian, kata Nadiem, penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Sementara itu, survei karakter adalah pengamatan guru terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan Pancasila.
Menteri Nadiem menegaskan bahwa UN 2020 akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir digelar secara nasional. UN 2020 akan digelar dengan mekanisme lama seperti yang selama ini sudah dilakukan.