Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, secara keras menyoroti adanya rencana pihak tertentu menggelar rapat pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” kata Purwaji.
Para kader menilai, keputusan sepihak di PBNU sudah menjauh dari tradisi musyawarah dan mengancam marwah organisasi yang berpijak pada syura (musyawarah) ulama.