Surrochim menilai, PDIP adalah partai dengan komando yang kuat. Segala hal yang menjadi kehendak partai, tidak bisa dilawan, terutama berkaitan dengan posisi kepengurusan. “Sejauh yang saya tahu, tipikal DPP (PDIP), semakin dilawan akan semakin susah,” kata pria asal Lamongan ini.
Di luar itu, kata Surrochim, menerima keputusan Megawati juga akan mengurangi tensi politik dan mengeliminasi faksi-faksi di PDIP Surabaya. Apalagi, tahun depan, partai ini akan menghadapi pemilihan Wali Kota Surabaya.
Analis Politik Surabaya Survey Center (SSC) ini menyebutkan, ada sejumlah pembacaan politik terhadap keputusan DPP dengan tidak menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai ketua.
Pertama adalah soal regenerasi, mengingat Whisnu sudah tiga periode atau 15 tahun berada di jajaran pimpinan PDIP Surabaya. Whisnu menjadi Sekretaris PDIP Surabaya selama 5 tahun pada 2005-2010. Kemudian, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya selama 10 tahun pada 2010-2020. “Bacaan saya, Mas Whisnu mungkin dianggap sudah tiga kali (jadi ketua DPC PDIP), untuk regenerasi kepemimpinan,” ujarnya.
Kedua, DPP PDIP sengaja memberi ruang bagi Whisnu untuk fokus menghadapi Pilwali 2020. Sebab, peta persaingan di Pilwali Surabaya kali ini lebih kompetitif, karena tak ada lagi figur kuat seperti Tri Rismaharini.
Berdasarkan survei Surabaya Survey Centur (SSC) yang dirilis Januari 2019 lalu, nama Whisnu memang masih cukup kuat. Namun, masih jauh dari angka psikologis 50 persen. Data SSC menyebutkan, elektabilitas Whisnu Sakti 15,4 persen.
Diketahui, sejumlah pendukung Whisnu protes atas penunjukan Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya. Sebab, pada pra Konfercab, mayoritas PAC telah merekomendasikan nama Whisnu untuk menjadi ketua DPC PDIP kali ketiga.