Pria yang sempat maju sebagai calon wali kota Surabaya dari jalur Independen ini menilai, kewajiban membawa hasil rapid test bagi masyarakat yang akan memanfaatkan angkutan umum juga tidak adil.
Dia menceritakan, beberapa waktu lalu dia sempat melakukan rapid test. Di sebelahnya ada keluarga yang terdiri atas tiga orang juga melakukan rapid test. Biaya per rapid test sekitar Rp350.000. Jika dikalikan tiga orang maka biaya total yang harus dikeluarkan sebesar Rp1.050.000.
“Keluarga ini mau pulang ke NTT (Nusa Tenggara Timur). Mereka naik kapal yang tiketnya hanya Rp312.000. Ini aneh, biaya rapid test lebih mahal daripada biaya naik kapal. Kalau orang yang mau ke NTT ini banyak duit, mereka tidak akan naik kapal. Apakah pemerintah tidak memikirkan bahwa biaya rapid test lebih mahal daripada naik angkutan kapal,” kata Sholeh.
Menurut dia, meski hasil rapid test reaktif, tidak otomatis orang tersebut terinfeksi Covid-19. Bisa jadi karena ada virus lain selain virus corona. “Apa jaminan kalau sudah non reaktif hasil rapid test tidak kena virus corona. Padahal kalau kena virus lain pasti reaktif,” katanya.
Seharusnya, kata dia, untuk memastikan orang itu sehat atau tidak, hanya perlu memasang alat pendeteksi suhu tubuh maupun thermal gun. Ini biayanya jauh lebih murah dan tidak ribet. Sebab, ada beberapa tempat publik misalnya, meski sudah ada hasil non reaktif rapid test, tidak diperkenankan masuk ketika suhu tubuhnya di atas 37 derajat.
“Kenapa tidak mengambil simpelnya saja. Pemerintah mewajibkan semua yang masuk fasilitas umum wajib tes suhu. Jadi tidak usah rapid tes. Jadi ini ada apa sebenarnya. Ini banyak warga yang dirugikan karena kewajiban rapid test,” ujarnya.