Dia mengatakan, selama ini Pemprov Jatim terus berupaya mengurai kendala-kendala distribusi minyak goreng yang menghambat pasokan minyak goreng untuk sampai ke konsumen di semua kabupaten/kota di Jatim. Berbagai strategi dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh minyak goreng dengan harga murah, termasuk dengan rutin menggelar operasi pasar.
Mengingat, hasil inspeksi yang dilakukannya dilapangan, tidak ada pabrik minyak goreng yang mengurangi kapasitas produksi bulanannya. Kebutuhan per bulan Jatim sendiri berada di angka 59.000 ton, sedangkan total produksi per bulan mencapai 63.000 ton.
"Ini bagian dari komitmen Pemprov Jatim untuk memastikan ketersediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Karena hitung-hitungan matematikanya Jatim surplus, tapi di lapangan, minyak goreng langka dan harganya tidak stabil," ujarnya.
Khofifah juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong atau panic buying. Menurutnya, justru sikap tersebut yang mendorong kelangkaan minyak goreng di pasaran.
"Jadi tidak perlu melakukan pembelian berlebih dengan cara mengajak anak, suami atau istri, dan saudara untuk membeli minyak goreng dengan jumlah tidak wajar. Beli sewajarnya saja sesuai kebutuhan," katanya.
Turut hadir dalam berbagai pelepasan migor adalah Kepala Cabang Surabaya PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Untoro Yono, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengemas Minyak Goreng Indonesia (APPMGI) Sumantri dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Drajat Irawan.