Atas regulasi itu, menurut Ans, KPU Surabaya mestinya lebih terbuka demi keselamatan bersama. “Mohon maaf, jika memang ada calon yang terpapar Covid-19, bisa diumumkan saja tanpa menyebut nama. Bilang saja, salah satu calon kepala daerah di Surabaya positif Covid-19, toh Covid-19 juga bukan aib,” ujarnya.
Menurut Anas, transparansi itu diperlukan mengingat kegiatan calon kepala daerah selalu dikelilingi banyak orang. Dalam proses sosialisasi dan kampanye, ada interaksi dan kontak fisik antara kandidat dan masyarakat. Pihaknya tidak ingin masyarakat terpapar Covid-19 dari calon kepala daerah.
“Dari sisi penanganan, ini penting disampaikan. Kunci penanganan Covid-19 adalah tes, tracing, treatment, dan isolasi. Ketika dites dan positif Covid-19, maka harus ada tracing, lalu treatment dan isolasinya ditentukan. Jadi penting diumumkan terbuka untuk kebutuhan tracing, siapa saja yang berinteraksi. Itu juga butuh koordinasi dengan Satgas Covid-19 kabupaten/kota,” ujarnya.
Diketahui, balon kepala daerah Machfud Arifin-Mujiaman tidak menghadiri tes kesehatan di RSUD dr Soetomo, Selasa (8/9/2020). KPU Surabaya juga tidak memberi alasan yang jelas terkait ketidakhadiran Machfud dan Mujiaman.
Sebelumnya, KPU Jatim menyatakan, bagi calon kepala daerah yang positif Covid-19, maka pemeriksaan kesehatannya ditunda. KPU Jatim juga menyebutkan ada dua calon kepala daerah di Jatim yang positif Covid-19 berdasarkan hasil swab PCR, sehingga calon tersebut tidak mengikuti tes kesehatan lanjutan.
“Kalau positif (terpapar Covid-19), maka pemeriksaan kesehatannya ditunda, ditangguhkan terlebih dahulu sampai yang bersangkutan negatif,” ujarnya.