Padat Karya Tunai Desa, kata Halim, akan sangat membantu di dalam ketahanan ekonomi di desa, karena disitu ada perputaran uang, daya beli mengalami kenaikan, karena ada pekerjaan.
"Apalagi Padat Karya Tunai Desa itu tenaga kerjanya diprioritaskan pada kelompok miskin, setengah penganggur, dan penganggur, sehingga semua masyarakat yang di desa itu kemudian menjadi dinamis," katanya.
Halim menyebut, total anggaran dana desa untuk wilayah Jawa Timur, sebesar Rp 7,654 triliun. Jumlah ini tersebar untuk 7.724 desa. "Untuk Jawa Timur, besaran dana untuk masing masing desa diatas Rp 700 juta. Masih dibawah Rp 1 Milyar. Tetapi, anggaran bisa jauh lebih besar, bila angka kemiskinan di suatu desa itu tinggi. Bisa Rp2 miliar sampai Rp3 miliar," katanya.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan percepatannya menjadi penting, lantaran adanya perang dagang antara Amerika dan China. Apalagi saat ini ada virus korona, yang perlu diantisipasi secara komprehensif. "Kita ingin ada proses percepatan pensejahteraan masyarakat di desa," katanya.
Di Jawa Timur ini, lanjut Khofifah, secara kuantitatif angka kemiskinan di wilayah pedesaan cukup tinggi. Namun secara presentatif tidak. Karena itu pihaknya ingin ada intervensi bersama secara lebih signifikan. "Harapannya adalah kalau ada percepatan pencairan program, jadi bagaimana untuk Padat Karya Tunai, maka ekonomi di desa akan bergerak," ujarnya.
Khofifah berharap, melalui program Padat Karya Tunai, pihaknya bisa melakukan antisipasi secara lebih substantif, dari kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Baik secara global maupun nasional.
"Dan kita ingin melakukan antisipasi itu dengan mengajak para Bupati dan satu Kota Batu, bahwa percepatan pencairan itu penting karena ada Bupati yang belum mengeluarkan peraturan Bupati ada yang belum mengeluarkan SK," katanya.