“Syaratnya banyak banget. Ternyata benar ada 12.000 item harus ber-SNI. Padahal yang wajib hanya 300. Setiap kebijakan harus ada afirmasi, agar rakyat kecil bisa mengakses dan mereka bisa beli produknya,” tuturnya.
Dia juga berharap agar perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas yang tidak penting, tidak perlu dilakukan demi menghemat anggaran. Hal ini penting agar anggaran yang diperuntukkan bisa diberikan ke masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di daerah-daerah.
“Jangan sampai programnya kemiskinan di daerah tertentu, tapi anggaran studi banding sama makan-makannya sama rata-rata. Karena yang dibagi makanannya tetap saja, telur dibelah jadi dua, sama kacang hijau. Anggarannya banyak untuk rapat-rapat, sama seminar dibandingkan dibagikan ke rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak studi banding hanya untuk mengetahui bagaimana cara mengentaskan kemiskinan saja.