Di sisi lain Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Prof. Maskuri mengakui ada beberapa isu nasional yang dibahas bersama para rektor perguruan tinggi. Salah satunya mengenai pembahasan revisi Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP dan korupsi.
"Semuanya itu pemerintah juga sangat terbuka untuk mendapatkan masukan masukan dari para rektor. Ya RUU KUHP, Undang-undang sistem rancangan pendidikan nasional, intinya beliau menampung berbagai aspirasi termasuk persoalan korupsi, persoalan perundungan, bullying dan sebagainya," ucap Maskuri.
Khusus untuk revisi RUU KUHP Maskuri membocorkan bahwa sesuai diskusi tadi Presiden Joko Widodo masih membuka diri mengenai saran dan masukan kepada pemerintah soal pengesahan revisi RUU KUHP.
"Belum sampai ke sana (pengesahan revisi RUU KUHP), karena pak Presiden buka diri untuk RUU KUHP untuk mendapatkan masukan-masukan," kata dia.
Menurut Maskuri, penekanan pertemuan tadi lebih ke arah persoalan korupsi dan sistem pendidikan nasional, sesuai dengan latar belakang para rektor.
"Sebetulnya bermuara dari mentalitas bangsa. Mentalitas bangsa yang perlu harus didandani melalui pendidikan. Membicarakan masa depan bangsa, bagaimana ke depan itu revolusi mental yang menjadi bagian tidak terpisahkan, moderasi beragama, stabilitas supaya menjadi bangsa yang maju dan beradab di tengah-tengah persaingan global, dan hal-hal yang strategis banyak lah," katanya.