JAKARTA, iNews.id - Rapat paripurna DPRD Jember dengan agenda menyampaikan hak menyatakan pendapat memutuskan untuk memberhentikan Bupati Jember Faida. Kepala daerah dari jalur independen itu dimakzulkan (impeachment) karena dinilai tak lagi diinginkan rakyat.
Pemakzulan diputuskan dalam rapat paripurna yang tak dihadiri Faida, Rabu (22/7/2020). DPRD sebelumnya telah menggelar rapat tentang hak angket dan interpelasi.
"Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan," kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.
Faida merespons pemakzulan itu dengan jawaban tertulis. Terdapat tiga poin yang disampaikan bupati perempuan pertama Jember tersebut.
Pertama, perihal konsekuensi hasil rapat koordinasi dan asistensi (mediasi) penyelesaian permasalahan pemerintahan di Jember yang melibatkan kepala daerah dan DPRD. Kedua, pemenuhan aspek prosedural/aspek formil usul hak menyatakan pendapat oleh DPRD Jember, dan ketiga, pendapat Bupati Jember perihal materi yang menjadi alasan pengajuan hak menyatakan pendapat DPRD Jember.
"Hak menyatakan pendapat bukanlah hak yang bersifat bebas, melainkan hak yang dalam pelaksanaannya terikat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur penggunaan hak tersebut," kata dia.
Kisah pemakzulan kepala daerah oleh DPRD bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Faida merupakan bupati kedua yang merasakan panasnya palu sidang DPRD.
Impeachment bupati pertama kali terjadi di Kabupaten Garut. Kala itu, Bupati Aceng Fikri yang dimakzulkan DPRD. Penyebabnya, skandal nikah siri kilat.
Kasus ini bermula ketika Aceng menceraikan Fany Oktora, 18, perempuan yang baru dinikahinya empat hari. Memprihatinkannya, talak (cerai) itu hanya lewat pesan singkat. Aceng menceraikan Fany karena dianggap tak perawan saat malam pertama.