SURABAYA, iNew.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyurati Presiden Jokowi, meminta Omnibus Law ditangguhkan. Khofifah menyebut, surat tersebut dikirim untuk memenuhi tuntutan massa aksi penolakan Omnibus Law, Kamis (8/10/2020).
“Aspirasi mereka yang meminta gubernur berkirim surat resmi kepada Presiden Jokowi langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri,” kata Khofifah seusai ziarah ke makam Gubernur Jatim pertama RMT Aryo Suryo di Magetan, Jumat (9/10/2020).
Khofifah mengatakan, surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi tersebut berisi permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law. Selain itu, pihaknya juga akan memfasilitasi perwakilan buruh berangkat ke Jakarta untuk beraudiensi langsung dengan Menkopolhukam Mahfud MD.
“Mereka minta untuk beraudiensi dan dialog dengan Pak Menkopolhukam Mahfud MD. Kami akan fasilitasi transportasi mereka ke Jakarta dan telah mengomunikasikan ke Pak Mahfud untuk menerima perwakilan buruh awal pekan depan. Alhamdulillah sudah terjadwal,” ujarnya.
Terkait aksi rusuh di area Gedung Negara Grahadi, Khofifah menyampaikan penyesalannya. Menurutnya, dalam proses demokrasi semua aspirasi secara terbuka diberi ruang untuk diakselerasikan. Tetapi, hindari perusakan fasilitas umum dan sosial, termasuk tindakan anarkistis.