SURABAYA, iNews.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Kusnadi dicopot, digantikan Said Abdullah. Said ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) DPD PDIP Jatim oleh DPP PDIP sejak Sabtu (4/2/2023).
Pergantian Kusnadi ini menyusul kasus dugaan korupsi dana hibah di DPRD Jatim. Atas kasus itu, Kusnadi telah dua kali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut, keputusan DPP PDIP menunjuk Said Abdullah sebagai Plt merupakan keputusan tepat dan progresif. Hal itu, menunjukkan PDIP sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.
"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim, Minggu (5/2/2023).
Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi warning dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.
"Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partao lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," kata dia.
Diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu. Kemudian KPK menggeledah sejumlah pihak, di antaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi.