Karena itu, Rahmat meminta Kabag BPL Iwan Dwi Winarto dicopot dari jabatannya. Dia berencana mengusulkan kepada bupati agar yang bersangkutan dipindahtugaskan ke urusan yang lain, agar proses pembangunan di Kabupaten Blitar sesuai yang direncanakan.
"Mbok sampek Lebaran kuda, kalau kepala Bagian Layanan Pengadaan tidak diganti, pembangunan di Kabupaten Blitar pasti buruk," katanya.
Rahmat menduga aksi minta jatah kepada rekanan ini juga dalam rangka kepentingan pengisian kekosongan jabatan. Sebab, yang bersangkutan kini ikut menjadi salah satu peserta seleksi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Blitar.
"Kalau nanti ternyata Pak Iwan itu lolos dan menjadi pejabat eselon II b, berarti rumor jual beli jabatan itu benar adanya," katanya.
Dikonfirmasi atas tudingan itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto membantah. "Saya enggak pernah menerima apa pun dari rekanan, apalagi meminta," katanya.
Soal lambatnya proses pembangunan, menurut Iwan karena ada regulasi terkait penggunaan produk dalam negeri. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan sedikit molor karena ada penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB). "Itu karena teknis, harus memasukkan TKDM (Tingkat Komponen Dalam Negeri)," katanya.