BLITAR, iNews.id - Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso kesal atas minimnya serapan anggaran pembangunan tahun 2023. Saking kesalnya, dia meminta Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Iwan Dwi Winarto dicopot.
"Saya akan usulkan ke bupati, agar dimutasi menjadi kepala SD atau PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)," katanya, Sabtu (12/8/2023).
Ancaman itu disampaikan Rahmat karena dia menduga ada yang tidak beres dalam proses pengadaan barang dan saja. Imbasnya, proyek tidak berjalan sesuai jadwal dan serapan anggaran menjadi minim.
Rahmat mengaku mendapat banyak laporan atas buruknya proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Blitar, salah satunya pejabat yang meminta sejumlah uang kepada rekanan peserta lelang. Dia mencontohkan, untuk proyek senilai Rp12 miliar, oknum pejabat meminta jatah hingga Rp300 juta.
"Itu sudah berapa persen. Saya punya bukti dan siap jika nanti jadi saksi," katanya.
Lebih parah lagi, proyek yang dimainkan tidak bersumber dari APBD melainkan dukungan anggaran dari pusat. Padahal, selama ini dia bersama Bupati Blitar Rini Syarifah sudah berjuang keras mendapatkan tambahan anggaran dari pusat untuk pembangunan.
"Akibat ada permainan, maka otomatis berdampak pada kualitas pembangunan. Sebab, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan justru dialokasikan untuk kepentingan lain," tuturnya.