Keempat, Robert juga dinilai tidak mampu membentuk DPRt se-Kota Surabaya yang dibuktikan secara legalitas. Kelima, dana bantuan partai politik tidak pernah dibahas dan dilaporkan kepada pengurus harian.
Kemudian, keenam suasana kantor DPD NasDem Surabaya disebut tidak mencerminkan suasana kantor parpol yang terbuka dan demokratis. Ketujuh, kantor juga tak difungsikan sebagai rumah untuk menampung aspirasi rakyat, dan terakhir tidak ada rapat-rapat pengurus DPD sesuai AD/ART.
"Kami mundur karena tidak mau menjadi tanggung jawab moral apabila target NasDem Surabaya pada Pemilu 2024 gagal karena masih dipimpin RS," kata Onny.
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPD NasDem Surabaya Sri Hono Jularko menambahkan penggunaan bantuan partai politik juga tidak pernah transparan.
Total, bantuan partai politik yang diterima NasDem Surabaya pada 2022 sekitar Rp800 juta dan pada 2023 diperkirakan meningkat menjadi Rp1,3 miliar. Namun, laporan penggunaannya tidak pernah disampaikan secara rinci.
"Sejak Robert menjabat itu sudah kami pertanyakan. Sebenarnya yang menanyakan kader-kader di tingkat DPC dan ranting. Saat itu kami sebagai pengurus sudah mengingatkan, namun hingga sekarang penggunaan banpol tetap tidak transparan. Pengurus tidak pernah diberitahu penggunaannya secara garis besar apalagi rinci," kata Sri Hono.
Sementara itu, Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai pengunduran diri delapan pengurus itu.
Saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Begitu pun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya dibaca, tapi tidak dibalas.