JAKARTA, iNews.id - Konsolidasi Jaringan Kader MudaNahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia menyerukan agar kepemimpinan PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART dan menghormati ikhtiar islah para kiai sepuh. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis–Jumat (4–5/12/2025) itu digelar untuk merespons menguatnya praktik keputusan sepihak di PBNU.
Langkah tersebut dinilai menjauh dari tradisi musyawarah dan tabayyun yang selama ini menjadi ruh NU.
Para kader yang hadir dari berbagai provinsi menilai ada kecenderungan penggunaan kewenangan struktural untuk membatasi dialog. Mereka juga menyoroti tertutupnya ruang permusyawaratan dan seruan para masyayikh yang kerap diabaikan. Situasi ini dinilai mengancam marwah organisasi dan menjauhkan NU dari jati dirinya sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura dan bimbingan ulama.
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menegaskan penolakan terhadap rencana pihak tertentu yang disebut akan menggelar rapat pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum. Menurutnya, langkah itu justru bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang sedang mengupayakan jalan damai.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” katanya, Jumat (5/12/2025).