Kemudian untuk latar belakang ASN, dipilih karena mereka biasanya memiliki kemampuan teknokrasi cukup baik.
“Misalnya untuk aspek legislasi, mengatasi tumpang tindih kebijakan atau menjalankan undang-undang pokok agrarian. Itu lebih tepat diambil dari dalam (ASN),” katanya.
Sementara, tokoh nasional dipilih karena memiliki basis legitimasi yang cukup kuat. Potensi ini sangat diperlukan Presiden dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Hasto menambahkan, pada periode kedua ini, PDIP juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak banyak melakukan perubahan nomenklatur Kementerian.
“Perubahan nomenklatur Kementerian pasti membutuhkan energi besar. Sementara tantangan Jokowi di periode kedua ini sangat berat. Mulai dari ancaman ideologi radikal, resesi ekonomi, perang dagang Amerika-China, gejolak di timur tengah. Semuanya itu bisa berdampak pada bangsa Indonesia,” katanya.