“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri tapi kita dapat meyakini bahwa Jawa Timur mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” ucapKhofifah.
Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.
Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka dia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.
“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp257 miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, dia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) kabupaten/kota di Jatim. Untuk itu, dia meminta bupati/wali kota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Kemudian, berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.
“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” katanya.
Menurutnya, cara ini dapat digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi data. "Jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial,” ucapnya.