BLITAR, iNews.id - Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 ditandatangani Presiden Soekarno atau Bung Karno di Istana Bogor sekitar pukul 19.30 WIB. Supersemar memberi mandat kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca-meletusnya peristiwa 30 September 1965.
Penandatanganan melalui proses yang cukup alot sekaligus menegangkan. Ada ketegangan situasi politik yang mengiringi terbitnya Supersemar.
Aksi massa yang meneriakkan melambungnya harga bahan pokok serta pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) terjadi di mana-mana. Tidak terkendalinya harga bahan pokok memperlihatkan betapa ekonomi orde lama telah bangkrut. Inflasi mengamuk hingga 500 persen dan anggaran belanja negara mengalami defisit 300 persen.
Pada 11 Maret 1966 itu, ribuan massa aksi mengepung rapat kabinet yang dipimpin Bung Karno. Massa menamakan diri Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yakni organ afiliasi yang terdiri dari berbagai organ mahasiswa.
Di antaranya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis), PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), dan Mapancas (Mahasiswa Pancasila).
KAMI dibentuk pada akhir Oktober 1965 di rumah Brigadir Jenderal TNI Syarif Thayeb. Karenanya dalam gerakan dan isu yang diusung, KAMI mendapat back up penuh dari opsir-opsir penting Angkatan Darat.
Situasi mencekam adanya aksi demonstrasi menjalar hingga ke ruang rapat kabinet. Rapat kabinet di Istana Negara Jakarta itu dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno.
Ribuan massa telah mengepung Istana Negara dengan tujuan menggagalkan rapat kabinet. Aksi massa sekaligus menjawab sikap Bung Karno dalam rapat kabinet 15 Januari 1966 sebelumnya.