SURABAYA, iNews.id - DPP Partai Demokrat menyebut kubu Moeldoko Cs harus meminta maaf kepada masyarakat dan Presiden Jokowi. Sikap itu disampaikan DPP sebagai respons atas anjuran kubu Moeldoko bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus meminta maaf kepada pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kubu Moeldoko harus minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya.
"Kedua, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia," katanya, Senin (5/4/2021).
Menurut Herzaky, tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku Moeldoko Cs selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. “Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” katanya.
Herzaky mengatakan, sejak awal KLB Sibolangit tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. “Karena mereka memaksakan diri, membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” katanya.
Kalau kepada Presiden, kata Herzaky sudah jelas alasannya. KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Bukan malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.
"Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius. Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. “Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” ujarnya.