SURABAYA, iNews.id - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur menemukan banyak kejanggalan dalam laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021. Beberapa di antaranya yakni data yang tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan, serta penggunaan Bantuan Tunai Transfer (BTT) yang tidak transparan.
Anggota Pansus LKPj Ahmad Tamim menyebutkan, dari laporan semua OPD selama pembahasan LKPj, dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), semuanya bagus atau tercapai. Padahal, selama 2021 semua OPD mengeluh karena anggaran harus dikurangi imbas Covid-19.
"Ada semacam alur yang tidak selaras. Satu sisi, anggaran refokusing, sehingga seluruh OPD anggaran dikurangi. Tetapi target terpenuhi semua, 11 IKU berhasil semua," kata politisi PKB ini.
Capaian inilah yang dinilai Tamim tidak rasional. Dia mencontohkan, di provinsi lain, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kesulitan memenuhi target IKU gegara refocusing anggaran. "Mereka (DIY) berani mengakui ada empat IKU yang tidak tercapai. Ini kan kejujuran namanya," katanya.
Kondisi ini, kata Tamim, berpeluang memunculkan hak interpelasi dewan. DPRD berhak menggunakan haknya untuk bertanya karena tidak mendapatkan penjelasan secara transparan dan rasional. "Kalau rekomendasi ini dirasa perlu adanya tindak lanjut, seperti hak interpelasi, itu tentu bisa dilakukan," ujarnya.
Anggota Pansus LKPj dari FPAN, Amar Syaifudin menambahkan, selain persoalan IKU, penggunaan Bantuan Tunai Transfer (BTT) berkaitan dengan Covid-19 juga tidak transparan. Sebab, hingga saat ini belum ada penjelasan tentang total jumlah BTT tersebut dan penggunaannya.