Khofifah menjelaskan, monitoring kondisi jemaah di daerah asal selama 21 hari dilakukan secara terintegrasi oleh kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), PPIH Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, BPBD Jatim dan petugas yang tergabung dalam Satgas Covid-19 serta tim PPLN dari TNI dan Polri.
"Tim booster maupun vaksinya telah stand by disiapkan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Bagi seluruh Jemaah haji yang tercatat belum melakukan vaksinasi booster, diwajibkan mendapat suntikan booster sebelum kembali ke daerah masing-masing," tuturnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah membekali hai kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji (K3JH). Kartu tersebut kata Khofifah, dibagikan dalam rangka memantau kesehatan jemaah haji selama 21 hari setelah pulang dari Tanah Suci. "Sepulangnya haji ke tanah air, harus dimonitor oleh puskesmas di masing-masing daerah," katanya.
Pemeriksaan kesehatan kepada para jemaah haji setiba di tanah air terebut merupakan agenda wajib. Hal itu sesuai dengan surat Edaran No 22 tahun 2022 oleh Satgas Penanganan Covid-19 tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang diterbitkan BNPB tertanggal 8 Juli 2022.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Budi Santosa memastikan akan memaksimalkan peran untuk pencegahan Covid-19 bagi jemaah haji. Pihaknya telah menerjunkan tim BPBD khusus penanganan kepulangan jemaah haji untuk turut berperan serta dalam melakukanpemeksaan kesehatan dan langkah lain terkait jemaah haji.
Budi menuturkan, dalam hal ini tim BPBD Jatim yang akan melakukan penyemprotan disinfeksi. “Disinfeksi akan dilakukan pada barang bawaan Jemaah. Hal ini untuk mengatisipasi adanya virus yang bersarang disana,” ujarnya.
Tak hanya barang bawaan, disinfeksi juga dilakukan di bus yang membawa Jemaah. Bus akan disemprot disinfektan sebelum dan sesudah digunakan penjemputan. Selain itu, tim BPBD bakal siaga di tempat kedatangan jemaah haji. Adv.