Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatus Sholikhah mengatakan inti dari kegiatan sosialiasi ini untuk melakukan identifikasi kerawanan pemilu 2024, termasuk mendeskripsikan potensi kerawanannya di masing-masing wilayah. "Kerawanan ini adalah segala hal yang berpotensi mengganggu proses pemilihan umum yang demokratis," ucapnya.
Dia menambahkan, penyusunan indeks kerawanan pemilu 2024 tersebut bertujuan untuk melakukan
pemetaan kerawanan, alat proyeksi dan deteksi dini serta sebagai basis untuk program pencegahan dan pengawasan. "Apalagi Kabupaten Mojokerto selalu menjadi berita nasional terkait kisruh pilkada, makanya butuh pemetaan," katanya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya mengingatkan ancaman polarisasi yang mengancam demokrasi dan tidak mencerdaskan masyarakat. "Misal dalam pilpres kemarin muncul sebutan kadrun dan kecebong. Ini adalah hal kecil yang tidak bisa diabaikan yang harus kita antisipasi bersama," ujarnya.
Selain itu, lanjut Nugraha, potensi masalah lainnya yakni pemberitaan hoaks, politik identitas, proses penyusunan DPT, golput, Covid-19, ideologi dan ketidaknpuasan kandidat pemilu.