Maka ia pun mengajak para DPRt juga mengawal data-data penduduk di tingkat RT RW, hal ini untuk memudahkan pendataan dan membantu penyelenggara Pemilu 2024.
"Ternyata nolnya itu kelemahan di pendataan warga, itu tugas DPRt menyosialisasikan bagaimana membuat mengajak warga supaya memutakhirkan DPT secara benar, itu saja," tuturnya.
Di sisi lain Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Malang Bambang Anjar menyatakan, untuk mengantisipasi adanya kasus serupa seperti itu, setiap kali pelantikan pengurus DPRt pihaknya memanggil Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panwas untuk memberikan pengetahuan ke para pengurus. Tetapi ia menyakini juga itu bukan bagian dari bentuk kecurangan yang dilakukan.
"Kita panggil PPK, kita panggil Panwas untuk memberikan arahan jadi kita tidak bertentangan. Apa yang disampaikan PPK itulah yang akan dilakukan, (kalau untuk antisipasi kecurangan) untuk sementara nggak ada lurus - lurus saja, nggak curiga saya," ucap Bambang Anjar.