Dia mengatakan, manufaktur di China mendapat banyak stimulus dari pemerintah sekaligus tenaga kerja murah. Maka, hal itu juga yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia kepada produk baja di dalam negeri.
“Untuk itu harus kita cari formula untuk mereduksi ongkos produksi dalam negeri. Tentu saja harus ada stimulus dari pemerintah atau dalam skema lainya,” kata pengusaha asal Jatim ini.
Sebagai contoh, rendahnya harga jual baja impor dimungkinkan karena banyaknya subsidi pemerintah dari negara pengekspor. Subsidi yang diberikan di antaranya pengalihan kode tarif barang yang berimbas kepada perbedaan bea masuk.
"Padahal industri baja lokal memiliki kemampuan memenuhi volume dan standar kualitas yang dibutuhkan," katanya.
Dukungan terhadap PP di atas semakin kuat. Bila industri baja dalam negeri mati, maka akan semakin tergantung pada impor. Akibatnya, pihak luar akan dengan mudah mempermainkan harga.
“Di sisi lain tenaga kerja regional akan kehilangan mata pencarian. Sementara para tenaga ahli dan perusahaan industri baja kita juga akan kehilangan kesempatan menunjukkan kompetensi dalam persaingan di tingkat global,” katanya.
Selain itu Agus Gendroyono mengungkap ada sinyalemen tentang baja impor yang dikapalkan, sudah mendapat stempel SNI. Produk tersebt seakan-akan berasal dari dalam negeri padahal sebenarnya berasal dari luar.