"Yang saya pahami masyarakat bisa komplain ke penyedia layanannya. Kalau sampai datanya bocor, tapi kalau selama belum ada aturan yang mengatur itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa komplain saja, tapi nggak bisa dalam artian mereka nggak ada konsekuensi hukum," terangnya.
Hal ini yang diakui Herman membuat sistem perlindungan siber di Indonesia terasa kurang maksimal. Maka tak heran data pribadi pengguna berhasil diretas oleh hacker.
"(Aplikasi dan website) kelihatannya yang dikelola pemerintah relatif lebih mudah dibobol, itu nggak cuman di kominfo tapi juga punyanya Brawijaya jebol juga," tukasnya.
Sebagai informasi, sejumlah data pribadi pejabat negara diretas oleh hacker yang mengaku sebagai Bjorka. Data pribadi itu lantas disebarluaskan dan diunggah di sosial media.