3. Mendesak dan meminta Presiden Jokowi sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilu 2024. Sebab dari tindakan, maupun perkataan Presiden Jokowi menyiratkan ada keberpihakan ke salah satu paslon peserta Pilihan Presiden (Pilpres) 2024.
4. Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Pernyataan kritikan IKA Unisma ini menambah panjang deretan kampus-kampus dan civitas akademi yang memberikan kritikan keras kepada Jokowi.
Sebelumnya para guru besar dan dosen di Universitas Gajah Mada (UGM), akademisi Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) sudah melontarkan kritikan.
Kritikan itu intinya meminta Jokowi tidak ikut campur dan mengerahkan segala upaya untuk memenangkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan anak kandungnya. Selain itu, para akademisi juga mengkritik munculnya nama Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto, melanggar konstitusi.
Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan ada pelanggaran etika berat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman, yang masih paman dari Gibran Rakabuming Raka.