“Kami memastikan tidak ada biaya apapun terkait penjaringan. Sebab bagi PDIP, pilwali merupakan sarana menghasilkan kepemimpinan untuk rakyat, kepemimpinan yang menyejahterakan warga dan bukan ajang transaksional politik,” katanya.
Saat ditanyakan siapa dari ketiga kandidat yang berpeluang mendapat rekomendasi, mantan wartawan ini menjawab diplomatis jika hal itu wewenang DPP PDIP.
“Itu sepenuhnya wewenang Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Apa yang diputuskan Ibu Ketua Umum, seluruh kader harus tegak lurus. DPC PDIP Surabaya hanya sebatas memfasilitasi penjaringan,” ujarnya.
Adi mengungkapkan, Pilwali Surabaya yang akan digelar September 2020 mendatang merupakan ajang demokrasi yang harus dibingkai dengan nilai-nilai edukasi politik bagi publik. Karena itu, pihaknya akan berjuang bersama seluruh elemen rakyat untuk meneruskan kepemimpinan PDIP di Surabaya.
“Selama ini kepemimpinan PDIP di Surabaya terbukti mendapat apresiasi positif dari warga. Tapi perjuangan itu tentunya kami landasi dengan nilai-nilai etik. Kami tidak ingin asal menang, tapi menang dengan membanggakan, yaitu menjadi satu kesatuan gerak dengan rakyat,” tuturnya.