Selain menjadi pejabat yang solutif, anggaran setiap Perangkat Daerah (PD), mulai dinas, kecamatan hingga kelurahan juga harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Setiap periodik, ia pun meminta seluruh PD menyampaikan paparan berapa jumlah warga miskin yang sudah berhasil dientaskan lewat anggaran yang digunakan.
"Jadi saya minta paparan berapa ribu orang miskin, pengangguran, yang sudah dibebaskan dengan anggaran itu. Maka dengan anggaran itu bisa kelihatan di tahun 2022, berapa pengangguran yang lepas, miskin ekstrem yang sudah lepas," katanya.
Data satu tahun terakhir mencatat, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Sementara hingga akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK.
"Maka tahun 2023 ini, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya. Dengan model padat karya dan sebagainya. Sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam setiap tahun, pemerintah selalu menyampaikan besaran anggaran untuk intervensi kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil dientaskan melalui anggaran itu tak disampaikan.
"Nah, data-data itu yang saya minta dan Alhamdulillah di tahun 2022, (warga miskin) sudah bisa turun drastis. Berarti di tahun 2023, kemiskinan ekstrem harus nol, stunting harus nol. Ini yang saya minta sehingga anggaran itu benar-benar tepat, tidak hanya menganggarkan," kata dia.