"Karena itulah saya minta semua laporan di pemkot itu berbasis elektronik," katanya.
Lebih jauh lagi, Eri Cahyadi juga meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW.
Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas reformasi birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sementara sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot Surabaya disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup pemkot juga lebih dekat dengan masyarakatnya.
"Sekarang kapan dalam sejarah seluruh nomor telepon pejabat dimasukan ke website dan media sosial. Sehingga orang tahu semua, kalau tidak di Surabaya," ungkapnya.
Baginya, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa mensejahterakan umat. Maka dari itu, ia menegaskan, seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan.
"Dan perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi," jelasnya.