"Kami juga perlu memeriksa, karena yang dinilai adalah kepala daerah, apakah memang komitmen Ibu Wali Kota terhadap penganggaran pelaksanaan informasi sudah maksimal. Dukungan, baik anggaran, sarana prasarana untuk badan publik," katanya.
Ia mengatakan penilaian terkait penggunaan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi, baik kepada masyarakat umum maupun terhadap penyandang difabel yang diberikan kemudahan akses.
"Ini sudah tahapan akhir, visitasi. Kemudian, kami lakukan penganugerahan keterbukaan informasi pada bulan Mei. Jadi, kami akan memilih lima terbaik dari seluruh Indonesia," katanya.
Sebenarnya, menurut dia, Kota Semarang sudah menunjukkan komitmen dengan masuk sebagai 10 besar sehingga bisa dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain dalam penerapan keterbukaan informasi.
"Sudah masuk 10 besar sebenarnya sudah masuk yang terbaik karena saingannya kan dari seluruh Indonesia, pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Kota Semarang bisa menjadi contoh pemkab/pemkot lainnya," kata Rospita.