Herry menilai, biaya tersebut terbilang mahal. Sayanganya biaya itu juga tidak dicover BPJS Kesehatan.
“Habis biaya segitu ya mahal mas. Saya punya BPJS tapi di RS tersebut tidak bisa dipakai dengan alasan biaya tidak bisa dicover dengan BPJS,” ujar warga Jalan Wonodri Baru, KelurahanWonodri, Semarang Selatan ini.
Menurutnya, kalau memang rapid test itu bisa memutus mata rantai penularan virus corona, semestinya biaya bisa ditanggung pemerintah. Apalagi jika tes mandiri biayanya cukup mahal.
“Selama ini mungkin masyarakat tahunya kalau mau rapid test bayarnya mahal, makanya banyak masyarakat yang menolak di-rapid test,” katanya.