Selanjutnya, pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat begitu saja terkait tidak tersedianya minyak goreng di tataran konsumen. Sebagaimana pernyataan dari Kemendag yang menuding masyarakat menyetok minyak goreng di rumah masing-masing.
Hal itu justru menjadi indikasi Kemendag tidak profesional dalam menjalankan tupoksinya. Yakni mengatur ketersediaan dan distribusi minyak goreng.
"Tak perlu menyalahkan masyarakat. Itu kan tugas Kemendag untuk mengatur. Stok minyak goreng di pasar kosong, masyarakat yang disalahkan," ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng ini.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah rutin menggelar operasi pasar di banyak titik. Selain membantu masyarakat atau konsumen mendapatkan minyak goreng, hal itu juga akan meminimalisasi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menyetok minyak goreng.