Dia pun mencontohkan, penanganan rob di Jakarta dengan tanggul yang dibangun cukup tinggi dan kuat, namun air laut tetap bisa melintas. Bahkan, di beberapa titik tanggul bocor dan jebol.
“Di Pekalongan akan terlihat masalah yang sama dengan di Jakarta. Pada proses pembangunannya saja land subsidence sudah ada sehingga tanggul ditinggikan lagi. Ada kebocoran juga,” katanya.
Oleh karena itu, solusi dengan pembangunan tanggul belum selesai. Andreas menjelaskan, tanggul mengalami land subsidence juga, sehingga air laut bisa melewati tanggul (overtopping). Selain itu, potensi tanggul bocor dan jebol bisa terjadi.
“Kesimpulannya tanggul bukan solusi utama. Land subsidence harus dikendalikan. Land subsidence ini faktor utamanya karena eksploitasi air tanah berlebihan,” katanya.
Heri menuturkan, land subsidence bisa dikendalikan namun hanya terjadi di beberapa negara. Upaya alternatif lainnya untuk mengatasi rob bisa dengan merelokasi warga terdampak banjir.
Tetapi, relokasi membutuhkan anggaran kurang lebih Rp20 triliun. Reklamasi lahan pun bisa dilakukan untuk alternatif jangka panjang. Heri mendorong agar dibentuk satuan gugus tugas untuk menangani rob di wilayah pesisir Pekalongan di bawah Pemprov Jateng.