Dia mengatakan, dalam UU Minerba, proyek pemerintah sekalipun tetap memerlukan izin supaya dapat dikontrol sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. “Menteri harus beri statemen yang benar dong,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara terkait izin tambang batuan andesit di Desa Wadas , Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Arifin mengatakan, tambang di desa tersebut tidak memerlukan izin usaha pertambangan (IUP).
Menurutnya, IUP tak diperlukan lantaran penambangan batuan tersebut digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional, diprakarsai Kementerian PUPR.
"Mengingat ini untuk kepentingan nasional, disampaikan material batu dari quarry yang ada di Desa Wadas dari jenis andesit diproduksi hanya untuk dukungan kebutuhan material proyek, bukan untuk dikomersilkan," ujar Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR , Kamis (17/2/2022).
Sementara itu, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan, menurut Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan kepada badan usaha.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR tidak memerlukan izin apalagi digunakan untuk keperluan sendiri. Tanggung jawab lingkungan dan pajak lain diserahkan juga kepada Kementerian PUPR, hak ini dihubungkan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah," kata Ridwan.