Pihak LBH Semarang, sebut Safali, mengatakan Wali Kota Semarang dan Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro yang notabene merupakan pemilik memiliki kewajiban untuk memenuhi insentif bagi nakes yang bertugas pada penanganan pandemi Covid-19, melalui anggaran belanja daerah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4239/2021 juncto 770/2022.
Sebab pihak RSUD itu disebutnya tidak pernah memberikan penjelasan yang memadai berkaitan dengan permasalahan tidak dibayarkannya insentif tersebut.
Hal itu disebutnya telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Peraturan Wali Kota Semarang nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro. Selain itu, melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 4239/2021 jo. 770/2022.
Sebab itu pula pihak LBH Semarang menyebut pihak RSUD KRMT Wongsonegoro dan Wali Kota Semarang melakukan tindakan maladministrasi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Pelaporan itu sendiri diterima resmi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terkait tidak diberikannya insentif nakes saat pandemi. Dokumen yang telah dipenuhi adalah data pendukung laporan tersebut. Pada surat tanda terima laporan itu tertulis penerima laporannya adalah Arif. W dari pihak Ombudsman, ditandatangani dan distempel.