JEPARA, iNews.id – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang dinas Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, Selasa (4/12/2018). Penggeledahan kantor dinas bupati tersebut terkait dugaan kasus suap terhadap hakim yang memutuskan praperadilan Ahmad Marzuqi atas kasus penyelewengan dana bantuan politik.
Dengan pengawalan petugas bersenjata laras panjang dari Polres Jepara, tim KPK menggeledah ruang dinas bupati. Penggeledahan berlangsung selama dua jam.
Selain ruang dinas bupati, KPK juga menggeledah rumah dinas bupati yang lokasinya berdampingan. Usai menggeledah dua lokasi, petugas KPK keluar sambil membawa berkas yang dimasukan dalam tas koper dan kardus.
Beberapa berkas yang dibawa di antaranya salinan sumpah jabatan, salinan SK penetapan sebagai bupati dan berkas laporan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, penggeledahan tersebut berkaitan putusan majelis hakim yang memenangkan praperadilan dalam kasus penyelewengan dana bantuan politik (banpol). Namun, dari keputusan ini kemudian ada tuduhan bahwa pihaknya menyuap hakim yang kemudian dilaporkan ke KPK.
“Kasusnya sudah SP3 kemudian dipraperadilan. Kemudian, saya ditersangkakan dan di praperadilan menang. Nah, saya kemudian diduga memberikan hadiah ke hakim,” katanya.
Praperadilan ini berawal dari kasus penyelewengan dana banpol yang diberikan ke PPP Jepara tahun 2011 hingga 2013 senilai Rp78 juta. Bantuan tersebut dibagikan kepada pengurus partai sebagai Tunjangan Hari Raya. Dalam kasus ini, Ahmad Marzuqi yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Jepara sempat ditetapkan sebagai tersangka. Dia kemudian mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang.