JAKARTA, iNews.id - Komnas HAM mendesak Gubernur JatengGanjar Pranowo mengevaluasi kembali pendekatan saat pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Komnas HAM menilai ada tindakan pengabaian hak warga untuk menolak atau menerima penambanganbatuan andesit.
Peristiwa yang terjadi pada 8 Februari 2022 itu mengakibatkan terbelahnya masyarakat, antara yang pro dan kontra sehingga berujung konflik. Komnas HAM meminta Gubernur Ganjar untuk segera menjamin perlindungan bagi warga Wadas saat penambangan.
"Memastikan adanya perlindungan bagi warga terdampak pembangunan Bendungan Bener dan menghindari penggunaan cara-cara penggusuran, pengusiran, dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian masalah di Wadas," kata Komnas HAM dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).
Permintaan Komnas HAM kepada Ganjar berdasarkan investigasi mendalam segala pihak yang terlibat dalam kasus Wadas. Dalam temuannya, Komnas HAM mengungkap kurangnya sosialiasasi pembangunan Bendungan Bener dari pemerintah daerah kepada warga.
"Komnas HAM menyimpulkan minimnya sosialiasi informasi akurat dari Pemerintah dan Pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener tentang rencana proyek, dampak dan tidak adanya partisipasi menyeluruh masyarakat menjadi pemicu ketegangan antar warga maupun warga dengan pemerintah," ujarnya.