Apalagi, kata Petir, menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Kabupaten/Kota selain Pemprov punya kewajiban untuk palayanan kesehatan.
"Sudahlah serahkan kepada Kabupaten/Kota untuk berbagi tugas vaksinasi daripada warga suruh kumpul di Gradhika. Dekatkan pelayanan kesehatan dengan rakyat, ora usah dikumpulke neng Gradhika. Kasihan mereka wong umurnya diatas 50 tahun," ujarnya.
Menurutnya, vaksinasi yang dilakukan Pemkot Semarang cukup berhasil dan bagus karena tidak terjadi kerumunan massal.
"Dinas Kesehatan Kota(DKK) Semarang malah jemput bola, lansia di atas 60 tahun bisa difasilitasi di tingkat RW bahkan RT. Tenaga kesehatan dari Puskesmas melakukan pendekatan dengan lurah, RW dan RT. Tentunya melalui koordinasi dari atas, Wali Kota, DKK dan Camat hingga ke bawah. Itu perlu ditiru," kata Petir.
Beruntung, kerumunan yang terjadi di Gradhika segera bisa teratasi karena dibubarkan oleh Satpol PP Kota Semarang dan provinsi.
Menurut informasi, percepatan vaksinasi kepada masyarakat Jawa Tengah melalui program Sentra Vaksinasi Gradhika(SVG), Pemprov Jateng targetkan 1000 penerima vaksin setiap hari, jam 07.00 -14.00, yang dimulai 8 Juni hingga akhir Desember 2021. " “Kalau tidak ada evaluasi dan perbaikan bisa terjadi klaster baru gubernuran," ujarnya.