“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi? yang mengawasi adalah produsen sendiri, bukan dari kita, mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat,” ujar Ganjar.
“Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa Rp14.000, ini menurut saya penting,” ujarnya.
Selain itu, Ganjar mengatakan, penanganan harga minyak goreng yang fluktuatif tidak bisa terus melihat dari sisi hilir. Justru penanganan dari sisi hulu adalah poin paling penting.
“Maka saya minta teman-teman dari Perhutani untuk menyiapkan lahan bekerjasama dengan distan kita agar kita bisa tanam. Ini mestinya kita mengambil tindakan, aturan yang bisa menguntungkan petani juga dan sinergi dengan mereka,” katanya.
Sebab, fluktuasi harga minyak goreng mulai mempengaruhi komoditas lain. Untuk itu, lanjut Ganjar, pemerintah juga mesti menyiapkan alternatif dan mengedukasi masyarakat.
“Termasuk daging kerbau yang ada 70 ton di Jawa Tengah punya bulog, itu kita siapkan. Kalau daging sapinya tinggi ya kita edukasi, ini ada daging kerbau beku nih, segera beli. Cuma 70ribu harganya lebih murah. Jadi artinya dari sisi stok aman tapi harga yang masih fluktuatif nah ini yang coba kita kendalikan dengan rapat tadi,” ujarnya.