Menurut Ganjar, anggaran Rp 1,4 triliun dari Pemprov Jateng itu masih bisa bertambah dengan cadangan anggaran dari APBD kabupaten/kota.
Dia mengatakan, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk pandemic respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (kabupaten dan kota). Kita akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan," ujarnya.
Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan, potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Sumber dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah.
"Kelompok yang perlu kita perhatikan yakni perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur tiba Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota," kata Ganjar.
Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar, adalah dana desa maupun melalui program padat karya yang bersumber dari dana desa. Jika seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak, Ganjar berharap mampu menekan persebaran penularan Covid-19 di Jawa Tengah. Untuk itu, pihaknya bakal segera menyodorkan skenario tersebut ke Dewan.
"Target, minggu depan. Maka kita akan laporkan ke DPRD dulu. Lebih cepat itu menjadi penting, percepatan menjadi penting agar kita bisa kembali bekerja seperti sedia kala," katanya.