Lebih jauh, kata dia, seluruh dinas harus memperhatikan segala kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan. Misalnya, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan sebagainya.
Di samping itu, Ganjar menekankan layanan publik yang pancasilais diterapkan dengan komitmen mudah, murah, cepat. Kemudian, kata Ganjar, layanan masyarakat mutlak harus berintegritas.
“Ini mesti ditunjukkan dalam bentuk layanan yang konkret. Biasanya izin-izin usaha. Maka di dinas, DPMPTSP umpama, tidak boleh lama, tidak boleh berbelit, tidak boleh ada pungli (pungutan liar), (pancasilais) diwujudkan. Ini yang paling konkret,” kata Ganjar.
Lewat pelayanan publik yang pancasilais, Ganjar meminta agar perwujudan reformasi birokrasi betul-betul dilaksanakan. Ganjar berharap, seluruh masyarakat Jateng mendapatkan layanan terbaik dari dinas Provinsi Jateng.
“Ketika itu birokrasi terlalu rumit, mudahkan. Dan itu bisa dengan dua cara, sistemnya diubah, pakai alat, yang kedua regulasinya diubah, sehingga semua kemudahan akan bisa diberikan,” ujarnya.
Sebelumnya, komitmen Ganjar menerapkan layanan publik terbaik berbuah manis. Tiga dinas di lingkup Pemprov Jateng dinobatkan sebagai unit pelayanan publik yang memperoleh predikat prima dari KemenPAN-RB, di antaranya RSUD Tugurejo, DPMPTSP, dan Bappenda UUPD Kabupaten Semarang.