"Dalam tata kelola negara ada tiga hal penting. Yaitu aparatur negara, pangan yang cukup, dan kepercayaan. Satu yang tidak boleh hilang dari tiga hal itu adalah kepercayaan. Jadi, jaga dan bangun kepercayaan itu agar pembangunan berjalan bagus dan lancar," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah menggelontorkan bantuan dana ke desa sebesar Rp1,7 triliun. Untuk itu, aparatur desa harus mengelola bantuan itu secara baik guna kepentingan rakyat.
"Jangan dikorupsi, jangan ada pungli. Laporannya juga sesuai dengan jadwal yang ada. Kalau nanti ada kesulitan kami siap mendampingi. Harapan kami, pembangunan di desanya akan jauh lebih cepat dari itu," katanya.
Menurut Bupati Rembang, Abdul Hafidz, Kabupaten Rembang telah dijadikan pilot project penurunan angka kemiskinan ekstrem. Setidaknya ada 61 desa yang dijadikan percontohan penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan indikator kemiskinan yang ada.
"Untuk kemiskinan ekstrem ini pendataan sudah 100 persen. Dari jumlah itu masih ada indikator yang perlu dipertajam yaitu RTLH. Data kami pada tahun 2016 ada 23.000, sekarang tinggal 6 ribu. Kalau ini kita bisa ambil 50 persennya kemiskinan ekstrem, maka akan tuntas nanti pilot 61 desa itu. Untuk stunting kami sudah 13 sekian persen dan kami akan terus berusaha menurunkan sampai di bawah 10 persen," ujarnya.