“Maka pada saat dia mau melahirkan, betul-betul ini akan diamankan, sehingga nanti saat bersalin ibunya sehat, insya Allah bayinya sehat. Karena di kandungannya ada kembar yang satu meninggal itu,” ujarnya.
Pemerintah desa mempunyai mitigasi penanganan stunting yang relatif bagus, yakni dengan pendampingan intensif selama 120 hari dan ditambah pemberian penambah nafsu makan. Namun, hal itu belum terlaksana tahun ini karena kendala anggaran.
“Tapi ini sumbernya masih berharap pada ADD. Maka tadi saya minta kalau anggarannya kurang, persoalan stuntingnya tetap didata, nanti disampaikan pada ibu Bupati atau kepada Gubernur, sehingga kalau ada yang kurang kita yang nambahin,” jelasnya.
Ganjar menegaskan soal stunting harus menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat. Selain untuk mencapai target nasional di angka 14 pada 2024 mendatang berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), hal ini juga berkaitan dengan penyiapan generasi Indonesia Emas.
“Kalau kita mau nyiapin generasi emas nggak boleh ada stunting, harus nol. Karena stunting tidak hanya -maaf- orang biasanya ‘pak itu kuntet, itu kemudian tidak bisa tumbuh’. Tidak hanya badannya tapi otaknya juga,” tuturnya.
Dalam empat tahun terakhir, Ganjar berhasil menurunkan angka stunting di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari e-PPBGM, angka stunting di Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah 24,4 persen, kemudian turun menjadi 18,3 persen pada tahun 2019.
Pada tahun 2020, angka tersebut turun lagi menjadi 14,5 persen, dan pada tahun 2021 menjadi 12,8 persen, hingga pada tahun 2022 mencapai angka 11,9 persen.