Menurutnya, permasalahan dan sengketa pemilu sewajarnya diselesaikan melalui jalur hukum bukan mengancam akan mendatangi dan mengintervensi KPU. “Indonesia adalah negara hukum, sehingga permasalahan (pemilu) yang ada diselesaikan secara hukum yang berlaku,” katanya.
Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kendal, Muhamad Ulil Amri mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada KPU untuk memaksimalkan proses Pemilu 17 April mendatang. “Ansor dan Banser siap menurunkan 200 personel untuk bersama-sama dengan polri tni membangun pemilu yang kondusif dan aman,” katanya.
Komisioner KPU, Rinto Wardoyo mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU tetap menggunakan undang-undang yang ada untuk bisa melaksanakan tahapan pemilu. “Dukungan dari sejumlah elemen masyarakat ini menandakan bahwa warga meninginkan pemilu yang aman dan damai,” ujarnya.
Kapolres Kendal AKBP Hamka Mappaita mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, permasalahan yang ada dalam pemilu diatur dengan undang-undang dan masyarakat sudah pintar untuk memilah mana yang baik dan yang buruk. “Kepolisian dan TNI siap mengamankan pelaksanaan pemilu dengan baik agar berjalan lancar dan damai,” ucapnya.
Menurut Kapolres, aksi dukungan dari elemen masyarakat ini merupakan bentuk nyata warga ingin pesta demokrasi yang akan dilaksanakan bisa berjalan damai dan aman.
Selain itu, kepercayaan kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sudah baik dengan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.